Kegiatan Pengadilan

11 Jan

Rabu, 11 Januari 2023, Bertempat di Pengadilan Negeri Kaimana, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Kaimana dengan Kantor Advokat Ahmad Matdoan & Rekan, sesuai dengan Hasil Evaluasi dan Seleksi Lembaga Layanan POSBAKUM tanggal 20 Desember 2022 oleh Panitia Seleksi, adalah Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kaimana Tahun Anggaran 2023.

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak SYAFRUDDIN, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dengan Bapak AHMAD MATDOAN, S.H, Ketua Kantor Advokat Ahmad Matdoan & Rekan, disaksikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kaimana, Bapak FALLY J. KUMBANGSILA, S.H., dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kaimana, Ibu HUBERTHINA TAFRE, S.H, serta Panitera Muda Hukum, Ibu WELDA FIFIN, S.H.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Pasal 25), jenis pelayanan yg diberikan oleh POSBAKUM Pengadilan, meliputi:
Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum
Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

04 Jan

Rabu, 04 Januari 2023, Bertempat di Ruang Sidang Setyawan Hartono, Pengadilan Negeri Kaimana, telah dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Komitmen Bersama, dan Maklumat Pelayanan Tahun 2023 di Lingkungan Pengadilan Negeri Kaimana.

Pembacaan Ikrar Pakta Integritas dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Bapak SYAFRUDDIN, S.H., M.H., diikuti oleh seluruh Aparatur di Lingkungan Pengadilan Negeri Kaimana, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas Perjanjian Kinerja Tahunan, Komitmen Bersama serta Maklumat Pelayanan Tahun 2023 oleh masing-masing aparatur.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen atau janji kepada diri sendiri, dalam melaksanakan seluruh tugas pokok, fungsi,tanggung jawab serta wewenang sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.