Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kaimana
Pengawasan Rutin oleh Pengadilan Tinggi Jayapura
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kasubag PTIP (Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan) Pengadilan Negeri Kaimana
Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Melantik Pejabat Kepaniteraan Dan Pejabat Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kaimana
Lebih lanjut
MA Luluskan 15 Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2019
Biaya Panjar Perkara
Prosedur Gugatan Sederhana
Alur Perkara Pidana
Alur Perkara Perdata
Profil Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Pedoman Penanganan Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas